CPNS – Jaksa / Analis Penuntutan (KUHAP & hukum acara pidana)

CPNS-Jaksa / Analis Penuntutan (KUHAP & hukum acara pidana)

1 / 20

Dalam perkara anak di tingkat penyidikan, kesimpulan analitis manakah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan penelitian kemasyarakatan?

Diversi diupayakan untuk perkara yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, verifikasi ancaman pidana dan riwayat pengulangan sejak awal.

Litmas menyajikan latar belakang anak, keluarga, lingkungan, korban, risiko, kebutuhan, dan rekomendasi. Oleh karena itu, kumpulkan data dari berbagai sumber dan verifikasi konsistensinya.

LPKS menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak yang membutuhkan intervensi dan perlindungan. Oleh karena itu, koordinasikan rehabilitasi sosial dan dukungan keluarga melalui LPKS.

LPKA merupakan tempat anak menjalani pidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, rancang program pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sejak awal penempatan.

Upaya diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan ketika syarat terpenuhi. Oleh karena itu, catat hasil upaya diversi pada setiap tahap penanganan.

2 / 20

Tim menemukan praktik berikut: Menempatkan anak yang hanya membutuhkan perlindungan sosial di LPKA. Dalam konteks lpka, langkah korektif yang paling tepat adalah …

Ajukan hasil kesepakatan untuk memperoleh penetapan dan lakukan pemantauan.

Koordinasikan rehabilitasi sosial dan dukungan keluarga melalui LPKS.

Rancang program pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sejak awal penempatan.

Rumuskan kesepakatan yang memuat pemulihan dan tanggung jawab konkret.

Pertimbangkan alternatif berbasis keluarga dan komunitas terlebih dahulu.

3 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan kesukarelaan kesepakatan?

Membatasi tugas PK pada pembuatan laporan untuk hakim.

Menugaskan pekerjaan berbahaya sebagai bentuk disiplin.

Mendesak korban menerima perdamaian karena anak masih muda.

Memeriksa anak korban berulang kali tanpa kebutuhan yang jelas.

Menganggap diversi sebagai penghentian otomatis tanpa kesepakatan.

4 / 20

Pernyataan manakah yang mencerminkan salah penerapan prinsip surat dakwaan?

Menyalin rumusan pasal tanpa menghubungkannya dengan fakta perkara.

Menganggap urgensi operasional menghapus seluruh persyaratan prosedural.

Menggunakan DPA sebagai pembebasan tanpa syarat dan tanpa pengawasan.

Mengulang seluruh perdebatan fakta seolah kasasi adalah sidang pertama.

Mengalihkan beban restitusi korban sepenuhnya kepada anggaran negara.

5 / 20

Dalam verifikasi tagihan kreditor, seorang peserta diminta menilai isu rencana perdamaian. Kesimpulan normatif yang paling defensibel ialah …

Rencana perdamaian harus jelas mengenai pembayaran, jadwal, sumber dana, jaminan, dan perlakuan kelompok kreditor.

Kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki hak eksekusi khusus dengan pembatasan dan tata cara dalam kepailitan.

Pencocokan piutang menentukan apakah tagihan diakui, dibantah, bersyarat, atau memiliki hak istimewa.

PKPU memberi kesempatan debitor mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor untuk restrukturisasi utang.

Penjualan aset harus transparan, memperoleh nilai terbaik yang wajar, dan mengikuti tata cara yang ditetapkan.

6 / 20

Dalam penanganan berkas digital, dalam telaah kasus mengenai koordinasi penyidik dan penuntut umum, prinsip hukum atau profesional yang paling tepat adalah …

Proses pidana harus berjalan berdasarkan hukum, menghormati hak, dan dapat diawasi.

Berkas dinilai dari terpenuhinya unsur delik, legalitas bukti, dan kesiapan pembuktian.

Dakwaan harus jelas, cermat, lengkap, dan menguraikan perbuatan yang didakwakan.

Koordinasi sejak awal membantu memastikan arah penyidikan dan kelengkapan pembuktian.

Proses pidana harus menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

7 / 20

Dalam penyusunan strategi penuntutan, pada evaluasi kebijakan yang menyentuh ganti rugi, pernyataan yang seharusnya dijadikan titik tolak adalah …

Korban memiliki kepentingan atas informasi, perlindungan, pemulihan, restitusi, dan partisipasi sesuai hukum.

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus memenuhi dasar, prosedur, serta pengawasan yang ditentukan hukum.

Penahanan harus didasarkan pada kebutuhan yang sah dan tidak digunakan sebagai hukuman sebelum putusan.

Keadilan restoratif menekankan pemulihan, tanggung jawab, dan kesepakatan sukarela sesuai syarat hukum.

Ganti rugi berkaitan dengan kerugian akibat tindakan proses yang tidak sah atau dasar lain yang ditentukan hukum.

8 / 20

Tujuan utama penerapan tindakan ‘Lakukan pemeriksaan berlapis dan evaluasi berkala yang proporsional.’ pada konteks vetting personel adalah …

Menjaga objektivitas penilaian.

Mengurangi risiko insider threat.

Membantu pengguna memahami ketidakpastian.

Membentuk gambaran situasi yang lebih utuh.

Meningkatkan kualitas siklus berikutnya.

9 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan kelembagaan yang tepat?

Memilih regulasi baru tanpa menilai apakah pedoman administratif sudah memadai.

Membenarkan aturan karena isinya bermanfaat meskipun pembentuknya tidak berwenang.

Menganggap semua regulasi yang diterbitkan pejabat memiliki kedudukan setara.

Menghitung jumlah peserta konsultasi tanpa menunjukkan pengaruh masukan.

Memasukkan seluruh usulan tanpa prioritisasi dan kapasitas penyelesaian.

10 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan kepentingan terbaik bagi anak?

Melaksanakan kesepakatan informal tanpa dokumentasi dan penetapan.

Menggunakan LPAS sebagai tempat menjalani pidana setelah putusan.

Mengutamakan efek jera publik tanpa menilai dampaknya bagi anak.

Menganggap pidana penjara selalu lebih mendidik daripada tindakan.

Memproses anak di bawah 12 tahun melalui persidangan pidana biasa.

11 / 20

Dalam penilaian ancaman strategis, pada evaluasi kebijakan yang menyentuh analisis, pernyataan yang seharusnya dijadikan titik tolak adalah …

Analisis menilai makna, hubungan, kemungkinan, dan implikasi informasi.

Siklus intelijen dimulai dengan penetapan kebutuhan, prioritas, dan arah pengumpulan.

Akses informasi sensitif diberikan hanya kepada pihak yang membutuhkan untuk tugasnya.

Red teaming menguji asumsi dan rencana dari sudut pandang lawan atau pihak berbeda.

Disinformasi dan deception lawan harus diuji melalui pola, motif, dan sumber independen.

12 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan kreditor konkuren?

Membayar kreditor konkuren lebih dulu karena paling aktif menagih.

Memberi prioritas hanya karena kreditor adalah perusahaan besar.

Membagikan aset kepada pihak yang mengaku keluarga tanpa pembuktian.

Menganggap kurator bebas mengambil semua keputusan tanpa pengawasan.

Membebankan seluruh biaya kantor kurator sebagai biaya boedel.

13 / 20

Tujuan utama penerapan tindakan ‘Rumuskan kewajiban terukur, jangka pengawasan, konsekuensi pelanggaran, dan kepentingan korban.’ pada konteks perjanjian penundaan penuntutan adalah …

Mengurangi bolak-balik berkas dan kegagalan pembuktian.

Membuka koreksi luar biasa tanpa merusak finalitas putusan.

Mendorong kepatuhan dan pemulihan sambil menjaga akuntabilitas.

Mendorong pemulihan dan keadilan yang berorientasi pada korban.

Menyeimbangkan kepentingan proses dan kebebasan individu.

14 / 20

Mengapa langkah berikut penting dalam isu pemberitahuan hak: Catat pemberitahuan hak dalam berita acara dan gunakan bahasa yang dipahami pihak terkait.

Membuat persetujuan dan partisipasi proses menjadi nyata.

Memulihkan kerugian akibat proses negara yang keliru.

Menyeimbangkan posisi individu dengan kewenangan negara.

Mencegah tindakan sewenang-wenang dan melindungi bukti.

Membuktikan bahwa barang yang diajukan tetap autentik.

15 / 20

Dalam harmonisasi regulasi lintas sektor, kesimpulan analitis manakah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan uji peraturan di bawah undang-undang?

Harmonisasi menguji keselarasan vertikal, horizontal, teknik penyusunan, dan konsistensi kebijakan. Oleh karena itu, buat matriks konflik dan tindak lanjut perbaikan sebelum penetapan.

Partisipasi bermakna mencakup hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan. Oleh karena itu, dokumentasikan masukan publik serta alasan menerima atau menolaknya.

Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh karena itu, arahkan konflik peraturan pelaksana dengan undang-undang ke Mahkamah Agung.

Norma harus realistis dilaksanakan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Oleh karena itu, uji kesiapan anggaran, SDM, prosedur, dan penerimaan masyarakat.

Materi yang diatur harus sesuai dengan jenis dan tingkat peraturan yang digunakan. Oleh karena itu, pindahkan substansi yang melampaui kewenangan ke instrumen hukum yang tepat.

16 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan penggeledahan?

Menggeledah seluruh perangkat dan ruangan tanpa keterkaitan dengan perkara.

Membiarkan hakim memeriksa perkara yang melibatkan kepentingan pribadinya.

Mengulang seluruh perdebatan fakta seolah kasasi adalah sidang pertama.

Memakai prosedur seragam meskipun pihak tidak mampu memahami pemeriksaan.

Menganggap urgensi operasional menghapus seluruh persyaratan prosedural.

17 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan kelas barang dan jasa?

Menganggap merek sama selalu aman jika nomor kelas berbeda.

Menggandakan seluruh buku untuk dijual dengan alasan pendidikan.

Menyembunyikan langkah penting tetapi meminta cakupan klaim luas.

Menilai baru hanya karena produk belum dijual di Indonesia.

Menyatakan karya tidak dilindungi karena belum dicatatkan.

18 / 20

Tim menemukan praktik berikut: Menggunakan karya untuk keuntungan komersial tanpa memeriksa hak ekonomi. Dalam konteks hak ekonomi, langkah korektif yang paling tepat adalah …

Pisahkan hak atas karya asal dari kontribusi kreatif karya turunan.

Rumuskan objek, hak yang diberikan, royalti, durasi, dan pelaporan.

Nilai tanggal penciptaan dan bukti perwujudan, bukan hanya pencatatan.

Identifikasi tindakan eksploitasi yang memerlukan izin atau lisensi.

Telusuri hubungan para pihak, pola pendaftaran, dan pengetahuan pemohon.

19 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan pembatasan penggunaan?

Menerima klaim spekulatif tanpa cara pelaksanaan yang memadai.

Menggandakan seluruh buku untuk dijual dengan alasan pendidikan.

Mendaftarkan istilah umum jenis barang sebagai monopoli eksklusif.

Menganggap setiap perubahan ukuran merupakan langkah inventif.

Menghapus informasi asal agar permohonan terlihat sepenuhnya baru.

20 / 20

Dalam perkara pidana umum, dalam telaah kasus mengenai penilaian alat bukti, prinsip hukum atau profesional yang paling tepat adalah …

Setiap orang diperlakukan tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Kekuatan pembuktian dinilai secara menyeluruh, bukan hanya dari banyaknya alat bukti.

Hak dan alasan tindakan hukum harus diberitahukan secara jelas dan dapat dipahami.

Bukti elektronik harus diperoleh secara sah, relevan, autentik, dan dapat diuji.

Proses pidana harus menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Your score is

The average score is 0%

0%