CPNS – Jaksa / Analis Penuntutan (KUHAP & hukum acara pidana)

CPNS-Jaksa / Analis Penuntutan (KUHAP & hukum acara pidana)

1 / 20

Dalam pemeriksaan kualitas kerja terkait pengadilan niaga, praktik yang harus ditandai sebagai kekeliruan utama adalah …

Mengelola boedel berdasarkan surat kuasa kreditor tanpa pengangkatan pengadilan.

Melanjutkan usaha semata-mata untuk mempertahankan jumlah pegawai tanpa analisis.

Menyajikan janji pembayaran tanpa proyeksi dan mekanisme pengawasan.

Mengajukan permohonan pailit ke pengadilan negeri biasa tanpa rezim niaga.

Menunda pengamanan sampai rapat kreditor pertama meski aset mudah dipindahkan.

2 / 20

Dalam pemeriksaan kualitas kerja terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, praktik yang harus ditandai sebagai kekeliruan utama adalah …

Menganggap pengalihan hak ekonomi otomatis menghapus hak moral.

Menghapus informasi asal agar permohonan terlihat sepenuhnya baru.

Menganggap semua permohonan lebih dulu pasti beritikad baik.

Menganggap izin lisan umum mencakup semua bentuk eksploitasi selamanya.

Menggandakan seluruh buku untuk dijual dengan alasan pendidikan.

3 / 20

Dalam penanganan perkara, pejabat melakukan hal ini: Menunda pengamanan sampai rapat kreditor pertama meski aset mudah dipindahkan. Rekomendasi utama untuk memperbaikinya ialah …

Pastikan kompetensi relatif dan status para pihak sebelum mengajukan.

Lakukan penyegelan, asuransi, penjagaan, atau penguasaan dokumen sesuai kebutuhan.

Identifikasi objek jaminan, peringkat, nilai, dan masa penangguhan yang berlaku.

Verifikasi jumlah kreditor, jatuh waktu, keberadaan utang, dan bukti sederhana.

Laporkan tindakan penting dan mintakan persetujuan ketika diwajibkan.

4 / 20

Dalam penanganan perkara, pejabat melakukan hal ini: Menyimpan semua data operasi pada folder bersama tanpa pembatasan. Rekomendasi utama untuk memperbaikinya ialah …

Pisahkan akses dan jejak audit antar-kompartemen.

Nilai sumber terpisah dari kredibilitas isi laporannya.

Soroti implikasi, skenario, indikator, dan pilihan respons.

Identifikasi critical information dan tutup jalur kebocoran.

Gunakan pertanyaan disconfirming dan peer review.

5 / 20

Dalam pemeriksaan kualitas kerja terkait inventarisasi boedel, praktik yang harus ditandai sebagai kekeliruan utama adalah …

Mengandalkan daftar aset dari debitor tanpa pemeriksaan.

Membatalkan setiap pembayaran sebelum pailit tanpa menguji syarat.

Membayar kreditor konkuren lebih dulu karena paling aktif menagih.

Menjual cepat kepada pihak terafiliasi tanpa pembanding harga.

Menyembunyikan transaksi penting agar rapat cepat selesai.

6 / 20

Pernyataan manakah yang mencerminkan salah penerapan prinsip lisensi hak cipta?

Mendaftarkan nama daerah tanpa hubungan kualitas atau reputasi produk.

Menyatakan terkenal hanya berdasarkan jumlah pengikut media sosial sesaat.

Menganggap izin lisan umum mencakup semua bentuk eksploitasi selamanya.

Menyembunyikan langkah penting tetapi meminta cakupan klaim luas.

Menganggap pemakai pertama selalu otomatis menjadi pemilik terdaftar.

7 / 20

Dalam kontrol legalitas upaya paksa, sebuah memo harus merangkum isu penyitaan. Rumusan rekomendasi yang paling utuh adalah …

Penyitaan ditujukan pada benda yang relevan dengan tindak pidana dan harus dijaga integritasnya. Oleh karena itu, buat daftar rinci, tanda penerimaan, penyegelan, dan catatan perpindahan barang.

Persidangan pada prinsipnya terbuka untuk umum, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, nyatakan dasar penutupan sidang dan batasi hanya sesuai kebutuhan.

Ganti rugi berkaitan dengan kerugian akibat tindakan proses yang tidak sah atau dasar lain yang ditentukan hukum. Oleh karena itu, identifikasi tindakan, kerugian, hubungan kausal, dan mekanisme pengajuan.

DPA dapat menunda penuntutan dengan kewajiban tertentu dan pengawasan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, rumuskan kewajiban terukur, jangka pengawasan, konsekuensi pelanggaran, dan kepentingan korban.

Rehabilitasi memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat seseorang akibat proses atau tuduhan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, cantumkan pemulihan status dalam putusan atau mekanisme yang relevan.

8 / 20

Tujuan utama penerapan tindakan ‘Susun perhitungan yang dapat diuji dan buka kesempatan keberatan.’ pada konteks daftar pembagian adalah …

Menghormati hak jaminan sekaligus tertib kolektif.

Melindungi harta dan hak ahli waris yang belum diketahui.

Mencegah kepailitan digunakan tanpa dasar hukum minimum.

Menjamin transparansi serta koreksi sebelum pembayaran.

Membentuk daftar piutang yang dapat dipertanggungjawabkan.

9 / 20

Dalam pengawasan kepatuhan usaha, sebuah memo harus merangkum isu bantuan kepolisian. Rumusan rekomendasi yang paling utuh adalah …

Pengendalian kerumunan dimulai dengan pemantauan, komunikasi, jalur aman, dan eskalasi bertahap. Oleh karena itu, pisahkan peserta damai dari pelaku kekerasan dan jaga akses keluar.

Penertiban PKL harus berdasar Perda, didahului pembinaan, dan mempertimbangkan solusi penataan. Oleh karena itu, koordinasikan relokasi, jadwal, sosialisasi, dan penegakan bertahap.

Penyidikan tindak pidana Perda dilakukan oleh PPNS yang berwenang dan berkoordinasi dengan Polri. Oleh karena itu, serahkan proses pro justitia kepada PPNS dan dokumentasikan temuan awal.

Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan kepolisian sesuai kebutuhan dan ketentuan. Oleh karena itu, lakukan asesmen risiko dan koordinasi komando sebelum operasi berisiko tinggi.

Penegakan ketertiban harus menghormati hak, martabat, dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, siapkan langkah khusus untuk anak, lansia, penyandang disabilitas, dan orang sakit.

10 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan kelembagaan yang tepat?

Memilih regulasi baru tanpa menilai apakah pedoman administratif sudah memadai.

Membenarkan aturan karena isinya bermanfaat meskipun pembentuknya tidak berwenang.

Menganggap semua regulasi yang diterbitkan pejabat memiliki kedudukan setara.

Memasukkan seluruh usulan tanpa prioritisasi dan kapasitas penyelesaian.

Menghitung jumlah peserta konsultasi tanpa menunjukkan pengaruh masukan.

11 / 20

Dalam evaluasi peraturan menteri, sebuah memo harus merangkum isu subdelegasi. Rumusan rekomendasi yang paling utuh adalah …

Ketentuan peralihan mengatur perpindahan dari rezim lama ke rezim baru agar tidak terjadi kekosongan atau ketidakpastian. Oleh karena itu, identifikasi izin, perkara, hak, dan kewajiban yang masih berjalan.

Subdelegasi hanya dapat dilakukan bila dibolehkan atau tidak dilarang oleh kerangka kewenangan yang berlaku. Oleh karena itu, uji apakah penerima delegasi berwenang meneruskan pengaturan kepada organ lain.

Delegasi harus memiliki dasar dan batas materi yang jelas dari peraturan pemberi delegasi. Oleh karena itu, periksa frasa delegasi, ruang lingkup, dan organ penerima sebelum merancang aturan pelaksana.

Aturan khusus mengesampingkan aturan umum sepanjang mengatur materi dan subjek yang sama dalam lingkup kekhususannya. Oleh karena itu, identifikasi ruang lingkup khusus sebelum menerapkan asas lex specialis.

Program legislasi atau program pembentukan peraturan membantu menyelaraskan prioritas, kebutuhan, dan kesiapan rancangan. Oleh karena itu, nilai urgensi, kesiapan naskah, dan keterkaitan dengan agenda regulasi.

12 / 20

Manfaat hukum atau operasional paling langsung dari tindakan ‘Fokuskan alasan pada kesalahan penerapan hukum atau prosedur yang relevan.’ ialah …

Menjaga relevansi bukti dan privasi.

Menjamin finalitas dan kepastian hukum.

Memulihkan nama baik dan posisi hukum.

Menjaga kesatuan penerapan hukum.

Mencegah penyalahgunaan kewenangan proses.

13 / 20

Pernyataan manakah yang mencerminkan salah penerapan prinsip dukungan keadaan darurat?

Menganggap permintaan bantuan memindahkan seluruh tanggung jawab ke Polri.

Mempermalukan pelanggar di media sosial untuk memberi efek jera.

Melarang unjuk rasa hanya karena kritik ditujukan kepada pemerintah daerah.

Menghapus rekaman karena pelanggar akhirnya mematuhi perintah.

Melakukan tindakan teknis bencana di luar kompetensi tanpa koordinasi.

14 / 20

Dalam evaluasi sumber dan informasi, dalam telaah kasus mengenai reliabilitas sumber, prinsip hukum atau profesional yang paling tepat adalah …

Reliabilitas menilai rekam jejak dan kemampuan sumber memberikan informasi akurat.

Klasifikasi harus sebanding dengan dampak kerugian jika informasi terbuka.

Pengumpulan memperoleh informasi melalui sumber dan metode yang sah sesuai kebutuhan.

Kredibilitas isi dinilai dari konsistensi, detail, motif, dan konfirmasi independen.

Analisis all-source mengintegrasikan berbagai sumber untuk menutup kelemahan masing-masing.

15 / 20

Manfaat hukum atau operasional paling langsung dari tindakan ‘Terapkan teguran, penghentian, penyegelan, atau sanksi administratif sesuai dasar.’ ialah …

Menjaga legalitas penyidikan dan pembagian fungsi.

Mencegah manipulasi serta memberi kepastian hukum.

Mendukung penegakan administratif dan evaluasi.

Memulihkan kepatuhan tanpa melampaui kewenangan.

Mencapai ketertiban yang berkelanjutan dan adil.

16 / 20

Manfaat hukum atau operasional paling langsung dari tindakan ‘Pisahkan fakta, asumsi, dan penilaian dalam produk.’ ialah …

Melindungi informasi sambil mencegah overclassification.

Mencegah lawan menyusun gambaran dari petunjuk kecil.

Menghasilkan penilaian yang objektif dan berguna.

Membangun pembelajaran organisasi dan mencegah pengulangan.

Mencegah keputusan berbasis informasi yang belum diolah.

17 / 20

Dalam pemeriksaan kualitas kerja terkait hak atas penasihat hukum, praktik yang harus ditandai sebagai kekeliruan utama adalah …

Meminta tanda tangan pada berita acara yang belum selesai.

Menyalin rumusan pasal tanpa menghubungkannya dengan fakta perkara.

Menghalangi konsultasi hukum untuk mempercepat pemeriksaan.

Menerima bukti digital tanpa catatan akuisisi dan integritas.

Mengandalkan tangkapan layar tanpa memeriksa sumber dan metadata.

18 / 20

Manakah temuan yang paling jelas menunjukkan penyimpangan dalam penerapan de-eskalasi?

Menghapus rekaman karena pelanggar akhirnya mematuhi perintah.

Mengambil alih penanganan seluruh tindak pidana umum.

Menunggu konflik membesar agar penindakan terlihat tegas.

Membalas provokasi verbal dengan tindakan koersif.

Menjatuhkan pidana penjara langsung oleh petugas Satpol PP.

19 / 20

Dalam pemeriksaan kualitas kerja terkait perlindungan sumber, praktik yang harus ditandai sebagai kekeliruan utama adalah …

Menyamakan kontra-intelijen hanya dengan penjagaan fisik gedung.

Menganggap tujuan keamanan nasional membenarkan setiap metode.

Memilih kesimpulan yang paling sesuai dengan dugaan awal.

Menganggap isi pasti benar karena sumber memiliki jabatan tinggi.

Mencantumkan identitas sumber dalam produk yang beredar luas.

20 / 20

Dalam reintegrasi anak ke sekolah, pilih rumusan yang sekaligus benar secara prinsip dan dapat ditindaklanjuti pada isu nondiskriminasi.

LPAS merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan ketika penempatan diperlukan. Oleh karena itu, pastikan masa penempatan dipantau dan kebutuhan dasar terpenuhi.

Anak harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apa pun. Oleh karena itu, gunakan kriteria asesmen yang objektif dan sensitif budaya.

Anak korban dan anak saksi berhak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Oleh karena itu, lakukan asesmen trauma serta koordinasikan layanan kesehatan dan psikososial.

PK melakukan litmas, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan membantu proses diversi. Oleh karena itu, susun rencana intervensi yang terukur dan koordinasikan layanan.

LPKS menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak yang membutuhkan intervensi dan perlindungan. Oleh karena itu, koordinasikan rehabilitasi sosial dan dukungan keluarga melalui LPKS.

Your score is

The average score is 0%

0%