CPNS – Analis Kebijakan (Siklus kebijakan publik & SWOT)

CPNS-Analis Kebijakan (Siklus kebijakan publik & SWOT)

1 / 20

Apabila prinsip Atribusi diabaikan dalam situasi ketika undang-undang secara langsung menetapkan suatu lembaga berwenang menerbitkan keputusan tertentu, risiko yang paling mungkin terjadi adalah ….

kewenangan diberikan berdasarkan preferensi politik tanpa analisis skala dan dampak

digitalisasi hanya memindahkan formulir kertas tanpa memperbaiki proses dan akuntabilitas

dalih otonomi dipakai untuk mengabaikan standar nasional atau melampaui kewenangan

penerima mandat menganggap kewenangan menjadi miliknya sendiri dan mengubah kebijakan tanpa persetujuan

keputusan diterbitkan organ yang tidak memperoleh kewenangan asli atau melampaui batas atribusi

2 / 20

Pada tahap perencanaan, diketahui bahwa instansi menyatakan telah merit hanya karena memiliki dokumen, tetapi praktik promosi dan kinerja belum diuji. Konsep yang paling tepat untuk menjelaskan situasi tersebut adalah ….

Kompetensi

Integritas dan Moralitas

Perencanaan Suksesi

Pengadaan ASN

Pengawasan dan Evaluasi Sistem Merit

3 / 20

Dalam simulasi kasus SKB, digambarkan bahwa jaringan lapangan yang luas dapat dipakai untuk merespons cepat gangguan pasokan akibat bencana. Tindakan administratif atau kebijakan yang paling tepat adalah ….

segmentasikan audiens, uji pesan, gunakan kanal tepercaya, dan sediakan mekanisme tanya jawab

gunakan jaringan, data, atau reputasi internal untuk membangun mitigasi dan respons terhadap ancaman

kurangi paparan, prioritaskan kontrol minimum, gunakan dukungan eksternal, dan hentikan proses yang paling berisiko

triangulasikan data kuantitatif, temuan kualitatif, riset relevan, dan data administrasi dengan menilai kualitas sumber

susun rencana implementasi dengan peran, kapasitas, pendanaan, jadwal, SOP, risiko, dan mekanisme umpan balik

4 / 20

Tujuan utama penerapan Arsip Dinamis dalam tata kelola pemerintahan adalah ….

menjamin keberlangsungan fungsi dan perlindungan hak organisasi

menciptakan struktur pengelolaan arsip yang konsisten dan mudah ditelusuri

menjamin arsip sejak awal autentik, lengkap, dan dapat dikelola

memberi ruang keputusan berbasis kondisi aktual ketika nilai akhir belum pasti

menjamin bukti kegiatan tersedia selama masih memiliki kegunaan administratif, hukum, atau keuangan

5 / 20

Pernyataan yang paling tepat mengenai Pelayanan Publik yang Baik adalah ….

urusan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar dan penyelenggaraannya terkait standar pelayanan minimal

hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur serta mengurus urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang ditentukan sebagai kewenangan pusat

pelayanan diselenggarakan tepat waktu, jelas prosedurnya, mudah diakses, responsif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan

pengelolaan pemerintahan menghubungkan tujuan, indikator, proses, anggaran, data, dan pertanggungjawaban melalui tata kelola yang terukur serta digital terintegrasi

keputusan atau tindakan pemerintahan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta analisis yang memadai

6 / 20

Pernyataan yang paling tepat mengenai Diskresi adalah ….

pelayanan diselenggarakan tepat waktu, jelas prosedurnya, mudah diakses, responsif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan

penyelenggaraan pemerintahan menyeimbangkan berbagai kepentingan untuk menghasilkan manfaat yang proporsional bagi masyarakat

urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah

pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada instansi vertikal

keputusan atau tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan

7 / 20

Dalam simulasi kasus SKB, digambarkan bahwa alternatif telah dipilih, tetapi belum jelas siapa sasaran, instrumen, pembiayaan, dan konsekuensi pelaksanaannya. Tindakan administratif atau kebijakan yang paling tepat adalah ….

segmentasikan audiens, uji pesan, gunakan kanal tepercaya, dan sediakan mekanisme tanya jawab

tetapkan indikator dini, frekuensi pelaporan, ambang deviasi, penanggung jawab, dan tindakan korektif

rancang opsi status quo, regulasi, insentif, layanan, informasi, kemitraan, atau kombinasi yang benar-benar berbeda

terjemahkan opsi menjadi desain operasional yang memuat instrumen, target group, tata kelola, sumber daya, dan risiko

sajikan pesan inti, bukti kunci, trade-off, rekomendasi operasional, risiko, dan langkah berikutnya secara ringkas

8 / 20

Dalam audit penerapan Akuntabilitas Kinerja dan SPBE, indikator yang paling relevan untuk diuji terlebih dahulu adalah ….

indikator urusan menunjukkan kepatuhan, cakupan layanan, kualitas proses, dan hasil yang terukur

dokumen konflik kepentingan, penggantian penilai, dan kriteria yang diterapkan sama kepada seluruh peserta

indikator outcome, jejak audit digital, interoperabilitas data, efisiensi proses, dan tindak lanjut evaluasi tersedia

terdapat forum koordinasi, langkah pencegahan konflik, dan laporan situasi kepada pemerintah pusat

laporan pelaksanaan program disampaikan kepada kementerian yang melimpahkan urusan

9 / 20

Ciri yang paling membedakan Asas Kepastian Hukum dari konsep lain dalam rumpun yang sama adalah ….

pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi

keputusan atau tindakan pemerintahan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta analisis yang memadai

kewenangan tidak boleh digunakan melampaui tujuan, batas, atau untuk kepentingan yang menyimpang dari maksud pemberiannya

pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada instansi vertikal

penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan

10 / 20

Pernyataan yang paling tepat mengenai Desain Implementasi adalah ….

proses mendefinisikan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan beserta penyebab serta pihak terdampak

pengaturan pelaksana, sumber daya, urutan kegiatan, koordinasi, insentif, pengawasan, dan mekanisme adaptasi kebijakan

faktor internal negatif yang membatasi kemampuan organisasi mencapai tujuan

penilaian perubahan jangka pendek atau menengah pada kelompok sasaran yang terkait tujuan kebijakan

penilaian apakah pelaksanaan mengikuti desain, menjangkau sasaran, dan menghadapi hambatan operasional

11 / 20

Pernyataan yang paling tepat mengenai Penetapan Agenda Kebijakan adalah ….

alat untuk memetakan masalah inti, penyebab langsung dan tidak langsung, serta akibatnya secara kausal

proses mendefinisikan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan beserta penyebab serta pihak terdampak

strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi atau menghadapi ancaman eksternal

faktor internal negatif yang membatasi kemampuan organisasi mencapai tujuan

proses menyeleksi masalah publik yang layak memperoleh perhatian dan tindakan pemerintah

12 / 20

Dalam simulasi kasus SKB, digambarkan bahwa dua proyek infrastruktur memiliki biaya dan manfaat yang dapat dinilai dalam rupiah sepanjang umur proyek. Tindakan administratif atau kebijakan yang paling tepat adalah ….

susun rencana implementasi dengan peran, kapasitas, pendanaan, jadwal, SOP, risiko, dan mekanisme umpan balik

hitung nilai kini biaya dan manfaat, uji asumsi, distribusi dampak, serta sensitivitas hasil

rancang opsi status quo, regulasi, insentif, layanan, informasi, kemitraan, atau kombinasi yang benar-benar berbeda

gunakan desain kontrafaktual atau metode atribusi yang kuat dan uji dampak heterogen serta efek samping

terjemahkan opsi menjadi desain operasional yang memuat instrumen, target group, tata kelola, sumber daya, dan risiko

13 / 20

Dalam pelaksanaan program, terjadi situasi berikut: seorang asn diminta menggunakan fasilitas kantor untuk mendukung kampanye kandidat tertentu. Rekomendasi perbaikan yang paling operasional dan sesuai prinsip adalah ….

gunakan asesmen potensi yang valid dan gabungkan dengan kinerja untuk keputusan pengembangan serta suksesi

bangun tata kelola data, identitas tunggal, interoperabilitas, keamanan, kualitas, dan hak akses berbasis peran

tolak penggunaan jabatan dan fasilitas untuk politik praktis, dokumentasikan tekanan, dan laporkan melalui mekanisme yang tersedia

tetapkan kamus dan level kompetensi jabatan lebih dahulu, lalu ukur gap kandidat terhadap standar tersebut

gunakan kriteria jabatan yang terukur, bandingkan kandidat secara objektif, dokumentasikan keputusan, dan kelola konflik kepentingan

14 / 20

Dalam rapat evaluasi ditemukan bahwa warga harus mendatangi tiga loket berbeda untuk data yang sebenarnya telah dimiliki instansi. Rekomendasi perbaikan yang paling operasional dan sesuai prinsip adalah ….

sederhanakan alur, integrasikan data yang sah, tetapkan standar layanan, dan sediakan kanal pengaduan

tetapkan tujuan bersama, satu data sasaran, pembagian peran, forum pengambilan keputusan, dan mekanisme eskalasi

gunakan ruang inovasi daerah sepanjang tidak melampaui pembagian urusan dan tetap mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria

nilai cakupan dampak, kedekatan penerima manfaat, biaya skala, dan kepentingan strategis untuk menentukan level pengelola

petakan suburusan berdasarkan skala, lokasi, dampak, efisiensi, dan kepentingan strategis sebelum menetapkan penanggung jawab

15 / 20

Ketika melakukan reviu kepatuhan, analis mencatat bahwa keluhan transportasi meningkat, tetapi pemerintah belum menentukan apakah isu tersebut menjadi prioritas kebijakan. Alasan paling kuat mengapa organisasi perlu menerapkan Penetapan Agenda Kebijakan adalah ….

melindungi capaian organisasi dengan memanfaatkan kapasitas yang sudah dimiliki

membantu strategi memanfaatkan kondisi lingkungan yang menguntungkan

mencegah bias solusi dan memastikan alternatif menjawab akar masalah

memusatkan sumber daya analisis pada masalah publik yang paling penting dan dapat ditangani

memberi ruang perbandingan rasional sebelum pengambil keputusan memilih tindakan

16 / 20

Seorang evaluator menilai apakah Asas Kecermatan telah diterapkan secara substantif. Bukti yang paling kuat adalah ….

analisis penerima manfaat menunjukkan kepentingan masyarakat luas menjadi pertimbangan utama

dokumen delegasi, batas kewenangan, dan identitas pejabat penanggung jawab tercantum jelas

indikator outcome, jejak audit digital, interoperabilitas data, efisiensi proses, dan tindak lanjut evaluasi tersedia

berkas keputusan memuat fakta teruji, sumber data, hasil klarifikasi, dan analisis

capaian indikator standar pelayanan minimal meningkat dan kesenjangan akses menurun

17 / 20

Dalam simulasi kasus SKB, digambarkan bahwa kemiskinan menurun setelah program, tetapi ekonomi juga membaik sehingga kontribusi program belum jelas. Tindakan administratif atau kebijakan yang paling tepat adalah ….

gunakan desain kontrafaktual atau metode atribusi yang kuat dan uji dampak heterogen serta efek samping

ubah penyebab menjadi sarana, masalah inti menjadi tujuan, dan dampak menjadi hasil lebih tinggi lalu uji konsistensinya

kurangi paparan, prioritaskan kontrol minimum, gunakan dukungan eksternal, dan hentikan proses yang paling berisiko

akui kesenjangan internal, prioritaskan perbaikan yang paling kritis, dan kaitkan dengan peluang atau ancaman

sajikan pesan inti, bukti kunci, trade-off, rekomendasi operasional, risiko, dan langkah berikutnya secara ringkas

18 / 20

Tujuan utama penerapan Asas Ketidakberpihakan dalam tata kelola pemerintahan adalah ….

mengurangi kesalahan keputusan dan meningkatkan kualitas pertimbangan administrasi

menjamin pelaksanaan kebijakan nasional tetap terkoordinasi di wilayah

menjaga objektivitas, kesetaraan perlakuan, dan legitimasi keputusan

mempercepat pengambilan keputusan dengan pemindahan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas

meningkatkan efektivitas, transparansi, integrasi layanan, dan kualitas keputusan berbasis data

19 / 20

Ciri yang paling membedakan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dari konsep lain dalam rumpun yang sama adalah ….

urusan wajib yang harus diselenggarakan daerah tetapi tidak dikategorikan sebagai pelayanan dasar berbasis standar pelayanan minimal

badan atau pejabat pemerintahan wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara adil dan tidak diskriminatif

pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada instansi vertikal

penugasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melapor

penyelarasan tujuan, data, peran, jadwal, dan sumber daya antarsatuan kerja untuk menangani masalah yang melintasi sektor

20 / 20

Tujuan utama penerapan Pengembangan Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan adalah ….

mendorong hasil, pembelajaran, dan akuntabilitas secara berkelanjutan

menjaga ketertiban, integritas, dan keadilan organisasi

meningkatkan kemampuan aktual dan kesiapan organisasi menghadapi perubahan

menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat secara adil

memperkuat motivasi dan perilaku yang mendukung tujuan organisasi

Your score is

The average score is 0%

0%